bumidipasenaabadi - Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dibahas penuh mengenai siapa saja yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) itu meliputi:

1.  Rukun Tetangga (RT)

2.  Rukun Warga (RW)

3.  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

4.  Karang Taruna

5.  Pos Pelayanan Terpadu

6.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LKD tersebut dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD ini bisa diatur terpisah dengan Peraturan Desa.

Secara Umum, bagian-bagian LKD mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas :

1.  Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2.  Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan 
3.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 

Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sesuai bidang kebutuhan dengan masajabatan 5 (lima) tahun sejat tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk menjabat paling banyak 2 (dua) kali masajabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

Lembaga Adat Desa (LAD)

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. 

Dalam melaksanakan tugasnya LAD berfungsi:

1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian,  ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. 

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mendownload file pdf Permendagri Nomor 08 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa melalui link dibawah ini.